AS Bangun Markas Besar di Israel, Percepat Kuasai Gaza

Foto :"markas besar Amerika di Kiryat Gat bukan sekadar fasilitas logistik, melainkan babak baru dalam pertarungan kehendak: antara rakyat Palestina yang berjuang mempertahankan hak hidup dan martabatnya, melawan kekuatan internasional yang berusaha mengubah peta masa depan rakyat Gaza dari balik tembok kekuasaan.(ig)

REMOVESRAEL – Dalam lanskap pasca-gencatan senjata yang masih rapuh di Gaza, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan “Pusat Koordinasi Sipil-Militer” di Israel. Markas besar ini, menurut Washington, ditujukan untuk memantau implementasi gencatan senjata dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan. Namun, di balik narasi kemanusiaan itu, muncul pertanyaan besar: apakah pusat ini benar-benar untuk melindungi warga sipil, atau justru membuka babak baru perwalian atas Palestina?

Mengelola Era Pasca-Perang

Amerika Serikat, yang selama dua tahun terakhir memainkan peran dominan dalam dinamika politik dan militer perang Gaza, kini tampak berupaya mengatur fase pasca-perang dari posisi pengawasan dan kendali. Para analis menilai, “pusat koordinasi” tersebut sejatinya merupakan instrumen perwalian politik dan keamanan, dengan fokus utama menjaga keamanan Israel, bukan melindungi rakyat Palestina yang menjadi korban genosida dan blokade berkepanjangan.

Sementara itu, faksi-faksi Palestina tengah berkumpul di Kairo untuk membahas tata kelola Gaza dari perspektif nasional murni. Namun, kehadiran lebih dari 200 tentara AS di Kiryat Gat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya “internasionalisasi” pengawasan atas Gaza, yang berpotensi meminggirkan peran representatif Palestina dalam pengelolaan urusan politik maupun kemanusiaan.

Hussam Badran, anggota Biro Politik Hamas, menegaskan bahwa pertemuan faksi-faksi di Kairo merupakan bagian dari upaya melanjutkan implementasi Perjanjian Sharm el-Sheikh, dengan dukungan penuh dari Mesir. Ia menyebut telah tercapai konsensus di antara berbagai faksi untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza.

Baca Juga:
▪️ Israel Langgar Gencatan Senjata 47 Kali, AS Nyatakan Bukan Pelanggaran

Dimensi Keamanan Jadi Prioritas Kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance ke markas Kiryat Gat mempertegas arah kebijakan Washington. Dalam pernyataannya, Vance mengancam Hamas dengan “konsekuensi mengerikan” bila tidak melucuti senjata, menunjukkan bahwa dimensi keamanan tetap menjadi prioritas utama visi Amerika.

Alih-alih memastikan perlindungan warga sipil atau menjamin keberlanjutan gencatan senjata, pusat ini tampaknya diarahkan untuk menyesuaikan keseimbangan kekuatan di lapangan dan menjaga Gaza di bawah kendali keamanan yang menguntungkan Israel.

Pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio semakin menegaskan hal itu. Dalam konferensi pers di Kiryat Gat, Rubio menyebut bahwa Washington tengah membangun pasukan internasional untuk menjaga “stabilitas” di Gaza — pasukan yang, menurutnya, “harus terdiri dari negara-negara yang nyaman bagi Israel.” Ia menambahkan bahwa pembentukan pasukan tersebut masih dalam tahap awal, dan sejumlah negara telah menyatakan kesediaannya berpartisipasi.

Para pengamat menilai, langkah ini melengkapi strategi jangka panjang Amerika untuk memperketat kontrol atas manajemen konflik Palestina-Israel — bukan mengakhirinya.

Kemanusiaan yang Tersandera Politik Washington kerap berbicara tentang “rekonstruksi Gaza” dan ambisi mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah”. Namun, di balik retorika itu tersimpan kontradiksi besar: rekonstruksi sejati tak bisa dibangun di atas reruntuhan kedaulatan. Tanpa hak rakyat Palestina untuk memilih kepemimpinan dan sistem politik mereka sendiri, setiap “bantuan” hanya akan memperdalam ketergantungan dan melanggengkan hegemoni.

Langkah Amerika di Kiryat Gat, menurut analis Palestina, adalah bentuk perwalian baru—pengulangan dari model “administrasi internasional” yang pernah diterapkan di Bosnia dan Irak, dengan hasil yang melanggengkan perpecahan dan subordinasi.

Yang lebih ironis, markas besar itu tidak berada di Gaza, melainkan di wilayah Israel. Artinya, urusan kemanusiaan dan politik rakyat Palestina kini diatur dari jarak jauh, direduksi menjadi laporan militer dan agenda keamanan.

Para ahli memperingatkan bahwa skema seperti ini bisa membuka jalan bagi pengaturan permanen yang mengecualikan partisipasi faksi-faksi Palestina, mengubah Gaza menjadi zona pengaruh asing yang dikendalikan dari luar melalui “komite koordinasi” tanpa kedaulatan dan tanpa akuntabilitas.

Kebutuhan Nyata Palestina: Perlindungan internasional, bukan perwakilan

Dua tahun setelah perang paling mematikan dalam sejarah konflik ini, yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan markas koordinasi, melainkan sistem perlindungan internasional sejati. Dunia dituntut untuk menjamin diakhirinya pelanggaran, mencabut blokade, dan memulai rekonstruksi kemanusiaan yang menghormati hak-hak dasar rakyat Gaza.

Prioritasnya bukanlah mengatur Gaza dari luar, melainkan menyelamatkan kehidupan yang tersisa di dalamnya. Hak menentukan nasib sendiri bukan isu teknis, tetapi prinsip hukum, moral, dan sejarah yang tak bisa dinegosiasikan.

Setiap upaya untuk memaksakan “pemerintahan transisi” dari luar hanya akan bertabrakan dengan kesadaran kolektif rakyat Palestina yang telah melewati berbagai bentuk penjajahan dan perwalian — namun tetap teguh menjaga keyakinan atas kebebasan dan kedaulatan mereka.

Tampaknya, markas besar Amerika di Kiryat Gat bukan sekadar fasilitas logistik, melainkan babak baru dalam pertarungan kehendak: antara rakyat Palestina yang berjuang mempertahankan hak hidup dan martabatnya, melawan kekuatan internasional yang berusaha mengubah peta masa depan Gaza dari balik tembok kekuasaan.

Sumber : PIP