Ini Alasan Iran Tidak Hadir saat Voting Masa Depan Palestina di PBB

Foto:“Deklarasi tersebut 'mengabaikan akar krisis', 'mendistorsi tanggung jawab', dan mengabaikan 'hak-hak sah bangsa Palestina, termasuk hak untuk membela diri'.”(sc)

REMOVESRAEL – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini adakan pemungutan suara atau voting menindaklanjuti resolusi Deklarasi New York yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis.

Deklarasi New York tersebut membahas penyelesaian konflik Palestina dan Israel dengan menyodorkan two state solution atau solusi dua negara.

Resolusi tersebut pada akhirnya disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 suara menentang, dan 12 abstain.

Namun, ketidakhadiran Republik Islam Iran, yang telah lama dianggap sebagai pendukung setia perjuangan Palestina, menimbulkan pertanyaan serius: Mengapa Teheran tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara ini?

Ternyata Iran memiliki argumen tersendiri terkait sikapnya

Dari perspektif Iran, solusi dua negara didasarkan pada tawar-menawar politik di mana 78 persen wilayah Palestina historis dialokasikan untuk Israel dan hanya 22 persen yang ditetapkan sebagai 'negara Palestina'.

Teheran berpendapat bahwa pembagian semacam itu tidak hanya gagal memulihkan keadilan historis tetapi juga menimbulkan lapisan ketidakadilan baru bagi rakyat Palestina.

Karena alasan ini, Iran telah berulang kali menekankan bahwa perdamaian abadi hanya akan terwujud ketika hak-hak Palestina yang penuh dan tak tercabut—mulai dari hak untuk kembali hingga penentuan nasib sendiri—diakui.

Keberatan Teheran: Mengabaikan Akar, Mendistorsi Tanggung Jawab

Dalam surat resminya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Iran menguraikan alasan ketidakhadirannya: deklarasi tersebut 'mengabaikan akar krisis', 'mendistorsi tanggung jawab', dan mengabaikan 'hak-hak sah bangsa Palestina, termasuk hak untuk membela diri'.

Dari sudut pandang Teheran, menempatkan tanggung jawab yang sama pada kekuatan pendudukan dan penduduk yang diduduki merupakan distorsi realitas yang nyata.

Krisis Palestina, menurutnya, merupakan hasil dari lebih dari delapan dekade pendudukan, kekerasan, dan kebijakan apartheid oleh Israel—bukan bentrokan antara dua pihak yang setara.

Model Alternatif Iran: Referendum Nasional

Selama bertahun-tahun, Iran telah mengajukan rencana di PBB yang dianggapnya sebagai solusi paling demokratis dan berkelanjutan: mengadakan referendum nasional di antara penduduk asli Palestina—baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi.

Rencana tersebut menekankan kembalinya para pengungsi, partisipasi universal dalam pemilu, dan pembentukan sistem politik yang dipilih oleh mayoritas.

Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, menggarisbawahi visi ini pada tahun 2011.

"Klaim kami adalah pembebasan Palestina, bukan pembebasan sebagian Palestina. Setiap skema yang berupaya memecah belah Palestina sama sekali tidak dapat diterima," katanya.

Ia lebih lanjut menekankan bahwa kehendak rakyat harus diutamakan.

"Kami katakan bahwa keputusan ada di tangan rakyat. Pemerintah yang dibentuk oleh suara rakyat Palestina yang akan memutuskan," tambahnya.

Keterlibatan seluruh warga Palestina dalam proses ini

"Terlepas dari penjajah, seluruh warga Palestina—baik penduduk Palestina, mereka yang berada di negara tetangga, kamp pengungsi, atau di tempat lain—harus memiliki suara dalam pemerintahan Palestina. Beberapa pihak berpendapat bahwa rezim Israel tidak akan pernah menerima rencana ini, tetapi keinginan tersebut harus dipaksakan. Jika jalan ini ditempuh—dan pasti akan demikian—dan jika gerakan perlawanan tetap teguh, tujuan ini akan tercapai," bebernya.

Sentralitas pernyataan-pernyataan ini dalam kebijakan resmi Iran menunjukkan bahwa usulan referendum bukan sekadar gestur diplomatik, melainkan landasan strategis pendekatan Teheran terhadap isu Palestina.

Mengabaikan Perlawanan dan Keamanan Regional

Keberatan utama Iran lainnya terhadap Deklarasi New York adalah seruannya untuk pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan Palestina—sebuah langkah yang diyakini Teheran akan membuat warga Palestina tak berdaya menghadapi pendudukan.

Lebih lanjut, Iran mengkritik resolusi tersebut karena sengaja mengabaikan isu penting pembentukan 'zona bebas senjata nuklir' di Timur Tengah.

Dengan persenjataan nuklir Israel yang sedang berjalan, Teheran menegaskan bahwa setiap kerangka kerja keamanan regional yang berkelanjutan harus mengatasi kenyataan ini.

Ketidakhadiran Iran dalam pemungutan suara baru-baru ini seharusnya tidak dibaca sebagai kemunduran dukungan untuk Palestina, melainkan sebagai penentangan terhadap kerangka kerja yang dipandangnya 'tampaknya membawa perdamaian, tetapi pada kenyataannya justru menghasilkan krisis'.

Perspektif Iran

Solusi apa pun yang dibangun di atas ketidakadilan, apartheid, dan pengingkaran hak-hak historis Palestina tidak akan bertahan lama.

Sebaliknya, hal itu akan melanggengkan konflik dan memperdalam ketidakstabilan di Asia Barat.

Dalam hal ini, pesan Iran melalui ketidakhadirannya di Majelis Umum dapat dibaca sebagai berikut: perdamaian sejati tidak akan ditemukan dalam pembagian tanah Palestina, tetapi dalam pemulihan keadilan historis dan pengakuan atas kehendak rakyat Palestina.

SUMBER: Wana News Agency